TIMELINES INEWS>>Banda Aceh, Jum’at (8/3/2024) – Kontroversi meruncing di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ketika Sulaiman, salah satu anggota DPRA, mengungkapkan ketidaksetujuan beberapa pimpinan terhadap pemotongan alokasi pokir dari tambahan anggaran. Sulaiman menyebut tindakan tersebut sebagai cara-cara kejam merampok uang rakyat.
Pimpinan DPRA yang tidak setuju dengan pemotongan alokasi pokir diyakini telah memaksakan pemangkasan pada program-program wajib dan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA). Sulaiman menilai langkah ini sebagai upaya merugikan keuangan daerah dan menciptakan dampak negatif terhadap pelayanan masyarakat.
Menariknya, Sulaiman juga mengungkapkan peristiwa serupa yang terjadi beberapa tahun lalu, di mana program berkode Apendixs dimasukkan dalam anggaran. Nova Iriansyah, kepala daerah saat itu, kemudian menghapuskan anggaran tersebut.
“Korupsi itu adalah pengkhianatan terhadap tujuan bernegara. Ini adalah penyakit yang membuat kita miskin, generasi muda berpendidikan rendah, dan tak ada lapangan kerja. Orang-orang yang melakukan hal itu harusnya dikurung di tempat paling rendah karena mereka merendahkan martabat orang Aceh,” tegas Sulaiman.
Kontroversi ini menjadi sorotan publik, mengingat dampak seriusnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. DPRA diharapkan segera mencari solusi demi kepentingan bersama dan integritas pengelolaan keuangan daerah.
