TLii|Sulteng – Poso, 27 November 2024 — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, kali ini berlangsung dengan cara yang sedikit berbeda.
Di dalam ruang lingkup Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Poso, warga binaan pemasyarakatan (WBP) turut menyuarakan hak pilih mereka dalam pesta demokrasi lokal yang berlangsung pada hari ini.
Pilkada kali ini menjadi momen penting bagi para narapidana, yang meski tengah menjalani masa hukuman, tetap diberikan hak untuk memilih pemimpin daerah yang akan memengaruhi masa depan Poso dan Sulawesi Tengah.
Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan setiap warga negara, termasuk yang sedang menjalani pidana, mendapatkan hak politik yang dijamin oleh konstitusi.
Pelaksanaan Pilkada di Rutan Poso berlangsung dengan tertib, di bawah pengawasan ketat petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), serta pihak Kepolisian dan TNI.
Para WBP yang terdaftar sebagai pemilih telah menjalani tahapan verifikasi, dan sejak pagi, mereka mulai mengantre untuk memberikan suara mereka di ruang pemungutan suara (TPS) yang telah disiapkan di TPS Khusus 901 Rutan Kelas IIB Poso.
Di Rutan Kelas IIB Poso, 257 Warga Binaan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Teta pada Pilkada kali ini, dan DPTB 33 orang WBP.
Mereka diberikan kesempatan untuk memilih calon kepala daerah, baik calon bupati maupun wakil bupati dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai dengan preferensi politik masing-masing.
Kepala Rutan Kelas IIB Poso, Agung Sulistyo, kepada awak media menyatakan bahwa kegiatan ini penting sebagai bagian dari pembinaan integritas dan kesadaran hukum bagi para WBP.
“Pilkada ini juga merupakan bagian dari upaya kami dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada warga binaan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
Kami berharap ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Pelaksanaan Pilkada di Rutan Kelas IIB Poso berlangsung lancar tanpa ada kendala berarti.
Semua pihak bekerja keras untuk memastikan bahwa hak pilih para warga binaan dihormati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa demokrasi bisa berjalan dengan inklusif, bahkan di dalam lingkungan yang terpenjara sekalipun.
Sumber: Humas Rutan Poso
