TLii|Sulawesi Tengah- Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menekankan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berorientasi pada solusi konkret yang dapat dijalankan dan diukur keberhasilannya.
“RPJMD harus menjadi pedoman nyata dalam pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen teoritis,” kata Anwar Hafid dalam rapat penyusunan RPJMD di Palu, Sabtu.
Ia mengatakan melalui rapat ini, pihaknya ingin memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya menjadi visi di atas kertas, melainkan dapat diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah provinsi mengusung visi “Sulteng Nambaso”, yang berarti daerah ini harus maju di segala bidang dengan program-program strategis yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menyebut tantangan utama yang masih dihadapi Sulawesi Tengah, yakni mulai dari angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang belum tertangani secara optimal, hingga keterbatasan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurut Gubernur, banyak anak masih putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, serta petani dan nelayan yang belum mendapatkan nilai tukar yang layak atas hasil produksinya.
Oleh karena itu, ia mengatakan untuk sektor pendidikan, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan akses bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui beasiswa, termasuk bagi siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial.
Sementara itu, di bidang kesehatan, masyarakat Sulawesi Tengah harus memiliki jaminan layanan medis yang lebih inklusif.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil dalam RPJMD ini harus berbasis pada kenyataan yang terjadi di masyarakat.
“Tidak boleh lagi ada warga yang ditolak berobat hanya karena kartu kepesertaan BPJS mereka menunggak,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, penguatan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal akan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Gubernur mengatakan pemerintah ingin memastikan bahwa nilai-nilai seperti Sintuwu Maroso atau semangat persatuan bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah agar Sulawesi Tengah memiliki karakter kuat dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo mengatakan bahwa penyusunan RPJMD ini harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholder lainnya agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dalam RPJMD ini memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga dapat diukur secara objektif dalam pelaksanaannya,” katanya.
Sementara itu, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. RED/ANTARA
