TLii | SUMUT | Belawan, Terkait maraknya kembali aksi kelompok Gemot (Geng Motor) di Wilayah Hukum (Wilkum) Polres Pelabuhan Belawan, hingga membuat timbulnya keresahan masyarakat. Tampaknya harus segera menjadi perhatian dari pihak terkait, agar kembali terciptanya kamtibmas di tengah masyarakat.
Praktisi Hukum, Helmax Alex Sebastian Tampubolon SH, MH ketika diminta tanggapannya oleh Medan Pos, Selasa (28/5) mengatakan, maraknya narkoba juga bisa menjadi salah satu penyebab hal itu terjadi dan aksi Gemot ini kembali marak juga tidak lepas dari kurangnya pengawasan dan pembinaan dari aparat yang berwenang.
Aparat cenderung menunggu adanya kejadian atau laporan dari masyarakat terlebih dahulu baru bergerak untuk menindak lanjutinya.
“Para kelompok Gemot itu layaknya seperti raja jalanan mereka mengayunkan senjata tajam dengan beraninya di jalanan.
Di tambah lagi, kurangnya tindakan tegas dari pihak yang berwenang mengakibatkan para criminal ini semakin menjadi-jadi dalam melancarkan aksinya. Hingga masyarakat kehilangan rasa.
Terkadang, masih ada orang-orang yang baru menyelesaikan pekerjaannya pada jam larut malam bahkan dini hari guna menyambung kehidupan keluarganya namun berakhir sia-sia di jalanan oleh ulah Gemot ini, “ujarnya.
Hilangnya rasa aman masyarakat, ujar Dirut LBH Cakra Keadilan itu lebih lanjut, untuk berkendara di jalan pada malam hari, secara tidak langsung menyiratkan bahwa hak-hak kita telah dilanggar, baik itu hak untuk mendapatkan rasa tenteram, aman, damai, bahagia dan sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“Aparat yang berwenang khususnya di Medan Utara bisa melakukan pembinaan melalui sekolah, lingkungan dan juga kegiatan yang positif. Maka, sangat di sayangkan apabila pemerintah hanya bersikap memberikan hukuman tanpa adanya pembinaan dan juga edukasi yang baik, karena apabila di penjara secara tidak langsung mental anak dapat terganggu dan akan mengulangi hal yang sama,” ungkapnya.
Peran para orang tua juga harus hadir disini untuk mengarahkan dan membimbing anak dalam bersikap. Namun karena ketidakhadiran peran orang tua sehingga anak kemudian hilang arah dan akhirnya mengartikan hal yang demikian sebatas yang ia tahu dan yang ia mau. Sebab, di dalam pasal 19 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 disebutkan bahwa tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.
Lantas, kita tidak bisa menutup mata bahwa perilaku mereka sedikit banyak karena implikasi dari alpanya peranan orang tua di dalam mengasuh, membimbing, dan mengarahkan mereka dalam bertindak tanduk dan membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk sehingga anak dapat berkembang menjadi anak yang menghargai orang lain, menghormati harkat dan martabat orang lain, serta menghargai kehidupannya, pungkasnya.(Sh)
