Tlii|POSO SULTENG- Sejumlah rekanan dan warga masyarakat di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menyoroti kemajuan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso. Proyek ini didanai dengan dana pinjaman (PEN) sebesar Rp 80 miliar dari perusahaan pembiayaan PT. MSI.
Meskipun telah lebih dari sebulan sejak peletakan batu pertama oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, namun hingga beberapa hari sebelum Lebaran Idul Fitri, proyek ini baru mencapai tahap pembangunan pondasi untuk bangunan direksi kid.
“Warga khawatir jika progres proyek masih seperti ini hingga akhir April, maka kemungkinan besar tidak akan selesai sesuai jadwal. Ada kekhawatiran proyek ini akan dikerjakan dengan tergesah-gesah. Sementara itu, kami sebagai warga Poso yang akan membayar cicilan pinjamannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat berbagai retribusi,” ungkap salah seorang warga, Rabu (17/4).
Namun, pihak rekanan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, yang diidentifikasi dengan inisial AL, membantah bahwa mereka belum memulai pelaksanaan proyek tersebut.
“Benar bahwa kami belum memulai pembangunan bangunan utama RSUD. Saat ini, kami masih dalam tahap pengeboran untuk menentukan tekstur tanah dan kedalaman pondasi serta tiang pancang. Namun, pekerjaan pembangunan pondasi untuk bangunan direksi kid sedang dilakukan,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Poso, Heningsih E.G. Tampai, menepis isu bahwa proyek ini dilaksanakan dengan berbagai macam muatan. “Bupati selalu menegaskan agar proyek yang menggunakan dana pinjaman, yang nantinya akan dibayar oleh warga Poso melalui megangsur, harus dilaksanakan dengan transparan dan jujur.
Proyek ini harus diawasi secara ketat oleh penyidik dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah dugaan korupsi. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang representatif dan modern bagi warga Poso,” tegasnya.
Proyek pembangunan RSUD Poso dengan anggaran sebesar Rp 80 miliar ini menjadi sorotan utama bagi masyarakat setempat, karena diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Namun, penundaan dalam progres pembangunan menuai kekhawatiran akan keterlambatan penyelesaian dan potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana.
